Tahun 2021, BPJS Kesehatan Berlakukan Penyesuaian Iuran Baru

16
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB Beno Herman.

SINGARAJA, radardewata.com – BPJS Kesehatan akan memberlakukan penyesuaian iuran baru per 1 Januari 2021 mendatang. Nantinya, iuran peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp 150 ribu, kelas 2 sebesar Rp 100 ribu dan kelas 3 sebesar Rp 42 ribu. Nah, iuran tersebut terdiri dari Rp.35 ribu dibayarkan oleh peserta dan Rp 7 ribu disubsidi oleh pemerintah.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB Beno Herman menjelaskan, pemerintah sangat menghargai keputusan MA dan pertimbangannya MA yang mendorong Pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan. Sebagai tindak lanjut atas keputusan MA tersebut serta mempertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Imbuh Beno, penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran iuran masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran segmen PBPU/BP terdapat penyesuaian iuran yang telah diberlakukan per 1 Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 iuran peserta segmen PBBU/BP kelas 1 sebesar Rp.150 ribu, kelas 2 sebesar Rp.100 ribu dan kelas 3 sebesar Rp.42 ribu terdiri dari Rp.25.500 dibayarkan oleh peserta dan Rp.16.500 adalah subsidi dari Pemerintah,” ungkapnya.

Masih kata dia, sejalan dengan hal tersebut, mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya, iuran peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp.150 ribu, kelas 2 sebesar Rp.100 ribu dan kelas 3 sebesar Rp 42 ribu. Iuran tersebut terdiri dari Rp.35 ribu dibayarkan oleh peserta dan Rp.7 ribu disubsidi oleh pemerintah.

Terkait dengan iuran peserta Segmen PBI JK dan PPU pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019 yaitu untuk segmen PBI JK sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan untuk peserta PBPU Pemda iurannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada kelas 3 peserta PBPU.

“Sedangkan untuk segmen PPU sebesar 5 persen dari upah yang terdiri dari 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja dengan batas upah paling tinggi sebesar Rp 12 juta dan batas paling rendah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” terangnya.

Sementara, mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1, Rp 51 ribu untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.